Opini Tentang Konflik yang Terjadi di SetGab

Setgab? Apa itu Setgab? Makhluk jenis apa itu Setgab? Itulah kata pertama yang muncul di benak saya ketika diberi tugas mengenai opini tentang konflik terjadi di Setgab hari jum’at kemarin. Setelah mendapatkan informasi dari berbagi media yang ada, saya pun tahu apa itu Setgab. Ternyata Setgab itu sering di ekspos di televisi, maklum saya sudah terlalu males atau kurang memperhatikan berita saat ini karena berita-berita yang ada saat ini hanya mengenai masalah korupsi yang tak ada ujungnya, masalah anggota DPR yang selalu adu mulut dan mereka yang ada di pemerintahan tidak sadar akan posisi mereka sebagai wakil rakyat.

Sebelum memberikan opini mengenai Setgab, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai Setgab. Setgab merupakan Sekretariat Gabungan Parpol pendukung SBY yang dibentuk pada tahun 2010, yang mempunyai tujuan awal untuk memperlancar komunikasi politik di antara anggotanya dan memperkokoh pemerintahan.  Setgab yang tidak lain adalah partai koalisi yakni Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, serta PKB. Beberapa tujuan pembentukan Setgab adalah untuk :

1.      Memberikan masukan mengenai program-program pemerintah.

2.      Menyeimbangkan pemerintahan dengan kritik dan saran selama pemerintahan berjalan.

3.      Memberi kritik dan saran jika ada program pemerintah yang tidak pro rakyat.

4.      Menjadi stabilisator politik agar pembangunan berjalan dan rakyat sejahtera.

5.      Mendukung pemerintahan SBY-Boediono.

6.      Membangun konsolidasi politik sampai 2014 agar stabilitas terjaga.

Dari pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa anggota Setgab adalah tidak lain adalah partai koalisi. Lalu apa bedanya antara Setgab dan partai koalisi, buat apa membentuk Setgab jika anggotanya adalah partai koalisi. Apa sebenarnya tujuan dibentuknya Setgab. Apakah SBY ingin memperkuat kedudukannya dalam roda pemerintahan agar tidak ada yang mengganggu atau mengkudetanya sampai pemerintahannya berakhir di tahun 2014.

Setgab sendiri yang menampung banyak partai di dalamnya tentu memiliki banyak kepentingan, sehingga seringkali tidak mampu menjaga kesepakatan atau kesepahaman antara mereka sendiri. Ada partai di Setgab yang seenaknya sendiri melakukan manuver politik tanpa memperdulikan lagi tujuan dari dibentuknya Setgab itu sendiri. Bukti paling nyata dapat kita lihat dari PKS yang menyatakan dengan tegasnya menolak atau bersebrangan pendapat dengan koalisi saat rapat paripurna mengenai kenaikan BBM kemarin.

Berikut saya ingin memaparkan pendapat dari Sekretaris Setgab Syarief Hassan yang menyatakan, “Dalam ketentuan kontrak koalisi dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang strategis wajib didukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi Setgab.”

Kalimat wajib mendukung kebijakan pemerintah membuat setgab dipertanyakan statusnya sebagai wakil rakyat. Apa maksud dari kata wajib tersebut. Menurut pendapat saya, kata wajib disini berarti mau tidak mau koalisi Setgab harus tunduk terhadap segala kebijakan pemerintah dan tidak ada bedanya dengan kerbau yang dicolok hidungnya. Partai koalisi dijadikan wakil pemerintah bukan wakil rakyat. jika ada partai koalisi yang tidak sejalan atau bersebrangan dengan kebijkan pemerintah maka langsung dikeluarkan. Dimanakah letak demokrasi yang selama ini kami junjung dan dijadikan roda pemerintahan, dimana kepentingan rakyat harus diperhatikan dan didahulukan bukan kepentingan mereka sendiri.

Partai koalisi bukanlah wakil rakyat. Mereka tidak boleh berbeda dari pemerintah, meski pemerintah salah. Mereka harus tunduk atas apa yang diputuskan pemerintah. Setgab adalah produk gagal dalam demokrasi karena mengusung paham otoriter.

Jika kita melihat dari segi kepemimpinanya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut  ketika seorang Kepala Negara yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY disisi lain sebagai penentu kabijakan partai Demokrat selaku dewan pembina, dan kemudian sebagai Ketua Umum di sekretariat gabungan ataupun koalisi. SBY memakai tiga jabatan sekaligus dalam waktu yang bersamaan yang tentunya harus selalu siap untuk menjadi figur bagi ketiga jabatannya.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya cuma satu karena sistem demokrasi. Di negara yang menerapkan sistem demokrasi memang memberi peluang untuk melakukan hal tersebut, namun potret kepemimpinan dewasa ini telah menunjukkan bahwa pola kepemimpinan seperti itu telah melahirkan ketidakefektifan dalam mengelola Negara secara utuh.

Menurut pendapat saya, gaya kepemimpinan yang saat ini dijalankan dan mengakibatkan ketidakefektifan dalam mengelola Negara ini disebabkan karena diterapkannya gaya kepemimpinan otoriter secara tidak disadari oleh pemimpin bangsa ini dan segala wewenang atau kebijakan selalu bersandar pada keputusan satu orang. Negara kita. Gaya kepemimpinan demokrasi memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan bukan menyerahkan semua wewenang hanya pada satu orang. Dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.

Pada gaya kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan lebih besar. Bukan malah sebaliknya, pemimpin yang memiliki peran lebih besar daripada anggotanya seperti yang terjadi saat ini.